JAKARTA - Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang tak pudar setelah program Kartu Jakarta Sehat (KJS) mulai dikeluhkan sebagian warga karena tidak berjalan optimal.
Bahkan, hal itu terus meluas hingga munculnya isu pemakzulan terhadap mantan Wali Kota Solo itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Dukungan justru kembali mengalir deras ke Jokowi. Selasa (28/5/2013), sejumlah orang yang menamakan diri Grup "Media Sosial Facebook Jokowi Presiden Ku" menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan mereka bermaksud melaporkan 32 anggota DPRD ke KPK dan mendesak untuk mengusut asal harta kekayaan mereka yang diduga mencurigakan. Bukan hanya ke KPK, mereka juga mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening mereka.
"Kami mendapat informasi, ke-32 anggota dewan itu sebetulnya gerah, karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta, untuk memastikan transparansi birokrasi. Jadi ke-32 dewan itu berarti menghalangi pekerjaan KPK," tegas juru bicara/ admin grup Jokowi Presiden Ku, Yanes Yosua Frans, di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta.
Yanes mengatakan, perlunya KPK dan PPATK menelusuri kekayaan milik 32 anggota DPRD itu karena selama ini rakyat sudah terlalu lama dibohongi oleh politikus dan partai politik. "Rakyat hanya sebagai komoditas, sementara mayoritas elit partai sibuk memperkaya diri sendiri,"tukasnya.
Dia menambahkann, aksi yang dilakukan ini tanpa ada campur tangan pihak lain. Ini murni dukungan terhadap Jokowi dan pemberantasan korupsi. "Kami adalah representasi masyarakat tertindas, dan kami tidak takut menuntut hak kami sebagai rakyat. Tanpa rakyat, tak ada Pemerintah, tak ada anggota dewan. Sepintas kami sudah menyelidiki kekayaan ke-32 anggota pengusul pemakzulan Jokowi, umumnya mereka mengendarai mobil mewah. Kami bukan menduga mereka korupsi, tetapi mereka harus menyampaikan kepada publik, dari mana asal-usul uang membeli mobil mewah itu,"pungkasnya.
Diketahui, 32 nama anggota DPRD DKI Jakarta yang beredar dan diduga paling gencar untuk melakukan interpelasi terhadap Jokowi,
.jpg)
Jakarta 
