Program KJS: Untuk kesejahteraan Rakyat…?

Sejak terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru di Jakarta, masyarakat luas (khususnya di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia – mungkin?) seakan disuguhkan suatu model baru kehadiran Pemerintah melalui Kebijakan yang diambilnya – yang cenderung lebih berbasis pada realita rakyat. Mulai gebrakan transparansi, pemilihan aparat yang berbasis kompetensi dan program-program kesejahteraan rakyat, yang kesemuanya terasa “seperti” baru dan kadang-kadang membuat kontroversi.

Terakhir ini, warga Jakarta hampir setiap hari disuguhi pemberitaan, opini dan analisa mengenai Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) secara meluas (kalau tidak disebut sistematis) yang dilansir oleh Media Massa, Media Sosial bahkan sampai tingkat Rapat DPRD (hingga rencana interpelasi…), sesungguhnya dari semua ini – ada pertanyaan esensial yang harusnya mengemuka, yakni apakah  kepentingan Rakyat sudah diutamakan…?.

Pergulatan opini yang terjadi dewasa ini, dapat dikatagorikan, setidaknya  sebagai berikut:

1. Kepentingan Pemerintah Daerah yang berkehendak untuk memberikan Kesejahteraan Rakyat melalui Program KJS.
2. Kepentingan Politis, dengan melempar issue atau manuver yang controversial.
3. Kepentingan Bisnis Rumah Sakit yang cenderung hanya berbisnis.
4. Kepentingan Rakyat yang seharusnya mendapat layanan dari Pemerintah.

Secara obyektif pertentangan opini yang dilakukan oleh komponen masyarakat dengan berbagai kepentingannya – adalah sah. Namun, sebenarnya yang penting adalah apa manfaat yang akan didapat oleh Rakyat dengan pertentangan opini ini, jawaban akhir yang diharapkan adalah Rakyat harus mendapat manfaat/keuntungan Optimal melalui aplikasi Kebijakan pemerintah yang realistis.

Para Teknokrat, Birokrat, Politisi, Pebisnis maupun Kelompok-kelompok Kepentingan dengan berbagai kepentingannya bisa saja memakai issue Program KJS ini sebagai bahan yang “nikmat” untuk berpolemik dengan mengatas namakan Rakyat, namun orientasi polemik itu haruslah jelas untuk sebesar-besarnya kepentingan Rakyat, sehingga polemik yang terjadi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan sebagai Rahmat Allah

Menyikapi suatu Kebijakan yang menyangkut kepentingan luas, pastilah menimbulkan perbedaan. Perbedaan yang terjadi adalah Rahmat dari Allah agar menghasilkan resultante yang paling optimal manfaatnya. Tidak terkecuali dengan Program KJS, Rakyat sangat membutuhkan opini, analisis dan pertentangan konstruktif agar terwujud perbaikan yang cepat dan berkelanjutan dalam implementasinya sehingga Rakyat diuntungkan.

2. Kritik vs Cela

Bagaimanapun Pemerintah membutuhkan kritik dari berbagai kalangan, karena kritik merupakan bagian dari kepedulian unsur/komponen dalam masyarakat. Pemerintah dalam menyikapi kritik juga perlu serius dalam arti memilih dan memilah makna kritik tersebut untuk penyempurnaan Kebijakan agar seoptimal mungkin menguntungkan Rakyat.

Lain halnya jika ada unsur/komponen masyarakat yang sengaja hanya mencela Kebijakan/Program Pemerintah. Dalam konteks ini Rakyat tidak mendapat manfaat apapun dengan celaan itu, malah Rakyat akan memberikan penilaian negatif kepada pencela jika memang sesungguhnya Program yang dicela adalah untuk kepentingan Rakyat walau masih harus ada penyempurnaan.

Marilah kita memberikan sikap yang obyektif dan konstruktif untuk Kebijakan Pemerintah yang nyata-nyata untuk kebaikan dan kepentingan Rakyat (bukan pencitraan / cari posisi semata).

3. Rakyat membutuhkan kehadiran Pemerintah

Kehadiran/peran Pemerintah sangatlah diharapkan oleh Rakyat, diantaranya beberapa hal penting sebagai berikut:

a.       Lahirnya Kebijakan Pemerintah yang realistis untuk kepentingan Rakyat yang mempunyai manfaat jangka panjang (seperti Program KJS yang lebih baik lagi).

b.      Menyeimbangkan Tujuan pada Korporasi yang berbasis Sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara orientasi profit dan layanan umum masyarakat dengan mengatur Regulasi Sistem Layanan Umum untuk Rakyat (misalnya: Rumah Sakit boleh mencari untung namun Pemerintah perlu memberikan Kebijakan Insentif bagi Rumah Sakit sehingga Rumah Sakit mempunyai perhatian yang proprsional dalam memberikan layanan yang bersifat Program – seperti melaksanakan Program KJS).

c.       Mengokomunikasikan Kebijakan / Program secara intensif dan berkelanjutan kepada Masyarakat luas melalui jaringan/simpul yang ada di Masyarakat (misalnya melalui Kelompok Pengajian, Majelis Taklim dan lainnya).

d.      Mengurangi kegaduhan Politik atau Politisasi, yang bisa membuat kaburnya tujuan baik dari Kebijakan / Program Pemerintah.

Semua perhatian yang telah dan sedang diberikan oleh komponen masyarakat dengan berbagai bentuknya, semoga senantiasa mengarah pada keberhasilan Kebijakan Pemerintah yang mensejahterakan Rakyat, termasuk agar Program KJS dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat. Mari kita dukung perbaikan / penyempurnaan Program KJS.